Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) rapat koordinasi (rakor) tim penanggulangan kemiskinan tingkat kota. Diharapkan, rakor dapat merumuskan program pengentasan kemiskinan yang efektif.

Peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dapat dilakukan melalui program yang sinergis, sistematis dan terencana antar SKPD/UKPD

Walikota Jakarta Selatan,  Tri Kurniadi mengatakan, dari data terpadu fakir miskin di wilayahnya tercatat sebanyak 36.811 rumah tangga sasaran (RTS) atau sebanyak 144.986 orang.

"Peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dapat dilakukan melalui program yang sinergis, sistematis dan terencana antar SKPD/UKPD," ujarnya, Selasa (18/10).

Menurut Tri, di Jakarta angka kemiskinan seharusnya jauh berkurang karena sudah banyak sekali bantuan yang diberikan, seperti KJP, KJS, Bis Sekolah Gratis, Rumah Susun, PPMK, Gakin, Bea Siswarawan putus sekolah, BOP, PKH, BOS, KUBE, PNPM MPK, Raskin, BLPS, BKM, BSM, Jamkesmas dan lalin-lain yang masuk dalam program pemerintah pusat.

"Jika masih ada berarti lemah di koordinasi dan pendampingan dalam bantuan. Harus dimaksimalkan penggunaan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) sehingga tepat sasaran termasuk maksimalkan peran PKK," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Jakarta Selatan, Kelik Miryato mengatakan, mengacu pada Peraturan Gubernur No.53 tahun 2007 tentang Arah Kebijakan dan Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, angka kemiskinan dapat diturunkan melalui program-program yang menyentuh langsung.

"Di titik-titik tertentu memang masih perlu banyak digencarkan program dan pendampingan. Peran PKK bisa dimaksimalkan untuk itu," tandasnya.